Artikel Terbaru
Artikel dan berita terbaru kami.
Efektivitas Panitera Pengganti Sebagai Petugas Informasi dan Pengaduan
Dalam pandangan sebagian orang, tugas panitera pengganti di pengadilan mungkin hanya terbatas pada, mendampingi hakim dalam persidangan serta mencatat jalannya proses persidangan. Padahal jika kita cermati dan amati lebih jauh, tugas seorang panitera pengganti cukup...
Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan...
Pimpinan Pengadilan Berkualitas Dan Berintegritas
Jakarta - Humas: Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH. MH. dalam segala kesempatan dan pembinaan senantiasa menyampaikan bahwa salah satu persyaratan untuk mewujudkan Court Excellence adalah Pimpinan Pengadilan yang memiliki...
Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern
A. PENDAHULUAN Ilmu pengetahuan memang berkembang begitu cepat. Hal ini dimungkinkan, karena ia mengibaskan cara orang mengusahakan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat sakral dalam pandangan teologia, ilmu hukum adalah merupakan salah satu bagian kajian yang...
Upaya Menjadikan Kanwil DEPKUMHAM Sebagai Law Center Dalam Fasilitasi Pembentukan PERDA
PENDAHULUAN Dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah...
Pemerintah VS Ombudsman: Peran Apa Untuk Peninjauan Kembali?
Ketika kantor Komisaris Parlemen untuk Administrasi didirikan pada tahun 1967, itu dianggap sebagai tambahan untuk proses politik. Sistem ini dimaksudkan untuk menambah kapasitas anggota parlemen (secara individu) untuk mengejar keluhan konstituen dan (secara...
Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengantar Makalah ini bertujuan menguraikan suatu kondisi (keadaan) mendesak yang menjadi alasan perlu atau tidak perlunya dilakukan upaya menghimpuan secara sistematis dan komprehenseif berbagai peraturan tertulis di bidang hukum ekonomi syariah, sehingga menjadi...
DJSN Sebagai State Auxilary Organs Dalam Kerangka SJSN
Salah satu substansi baru yang tercantum dalam perubahan keempat UUDNRI Tahun 1945 adalah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat...
RUU BPJS Dalam Ranah Politik
Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini memasuki tahapan Pembicaraan Tingkat I yang dilakukan dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS DPR RI bersama dengan para Menteri yang mewakili Presiden....