Artikel Terbaru
Artikel dan berita terbaru kami.
Pemerintah Optimis Selesaikan Masalah Pertanahan Secara Komprehensif
Jakarta - Presiden Joko Widodo membentuk tim saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana negara untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan secara komprehensif di Sumatra Utara. Hal tersebut merupakan komitmen bersama pemerintah termasuk Kementerian Agraria dan...
Sengketa Perkebunan Sawit Harus Menjadi Prioritas Pemerintah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Penyelesaian konflik lahan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan mendesak dilakukan. Pasalnya, hal ini dianggap sebagai pemicu utama deforestasi. Karakteristik penguasaan lahan di lokasi berbeda dan sejarah perubahan regulasi pemerintah...
Mega Proyek Blok Masela Tersandung Sengketa Lahan
Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengakui ada kendala pengadaan lahan dalam proyek pengembangan Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Padahal progres pengadaan lahan harus rampung di tahun ini. Kepala SKK Migas Dwi...
Sengketa Pertanahan Itu Berbahaya
Implikasi dari sulitnya masyarakat mendapat sertifikat tanah adalah munculnya sengketa pertanahan. Menurut Presiden Joko Widodo keluhan mengenai sengketa pertanahan sering ia temui karena masyarakat tidak memegang sertifikat tanah. "Dari 2015, setiap saya ke daerah...
Mencari Solusi Terbaik Sengketa Pajak Internasional
Dalam banyak kasus, sengketa perpajakan internasional kerap terjadi karena perbedaan fiskus dan wajib pajak dalam menginterpretasikan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dan/atau melakukan penetapan harga transfer (transfer pricing) atas...
Prosedur Aturan Baru Permintaan Penyelesaian Sengketa Perpajakan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan aturan baru soal pengajuan penyelesaian sengketa perjakan internasional melalui mutual agreement procedure (MAP) yang tertuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK.49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara...
Memahami Keberataan, Banding dan Peninjauan Kembali
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat...
Pidana Pajak Harus Diselesaikan
Selama beberapa dekade, masyarakat menganggap bahwa pelanggaran di bidang perpajakan hanya cukup diselesaikan dengan tindakan administratif seperti imbauan, klafirikasi, atau pemeriksaan. Ada yang bahkan menunggu Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. Jika...
Menyusun Alasan Keberatan yang Kuat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur salah satunya mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak...