Artikel Terbaru
Artikel dan berita terbaru kami.
Kriteria yang Harus Diperhatikan Ketika Memilih Lembaga Arbitrase
Menentukan Lembaga Arbitrase Perlu dipahami bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase (dalam...
Penetapan Ahli Waris dan Implikasi Hukumnya
Peradilan Agama di Indonesia sudah ada sejak zaman Kesultanan Islam Nusantara, tentu saja dengan kewenangan yang amat luas, tidak hanya menyelesaikan perkara perdata, tapi juga pidana. Hal tersebut dapat dimaklumi karena Kesultanan Islam Nusantara berlandaskan...
Optimalisasi Aplikasi E-Filling
Perkembangan generasi dewasa ini tidak lagi didominasi oleh generasi Builders ataupun Boomers, tetapi sudah mulai didominasi oleh generasi X, Y (millennial), dan Z, bahkan generasi Alpha juga sedikit banyak mengambil tempat untuk pertimbangan menentukan...
Efektivitas Panitera Pengganti Sebagai Petugas Informasi dan Pengaduan
Dalam pandangan sebagian orang, tugas panitera pengganti di pengadilan mungkin hanya terbatas pada, mendampingi hakim dalam persidangan serta mencatat jalannya proses persidangan. Padahal jika kita cermati dan amati lebih jauh, tugas seorang panitera pengganti cukup...
Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan...
Pimpinan Pengadilan Berkualitas Dan Berintegritas
Jakarta - Humas: Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH. MH. dalam segala kesempatan dan pembinaan senantiasa menyampaikan bahwa salah satu persyaratan untuk mewujudkan Court Excellence adalah Pimpinan Pengadilan yang memiliki...
Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern
A. PENDAHULUAN Ilmu pengetahuan memang berkembang begitu cepat. Hal ini dimungkinkan, karena ia mengibaskan cara orang mengusahakan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat sakral dalam pandangan teologia, ilmu hukum adalah merupakan salah satu bagian kajian yang...
Upaya Menjadikan Kanwil DEPKUMHAM Sebagai Law Center Dalam Fasilitasi Pembentukan PERDA
PENDAHULUAN Dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah...
Pemerintah VS Ombudsman: Peran Apa Untuk Peninjauan Kembali?
Ketika kantor Komisaris Parlemen untuk Administrasi didirikan pada tahun 1967, itu dianggap sebagai tambahan untuk proses politik. Sistem ini dimaksudkan untuk menambah kapasitas anggota parlemen (secara individu) untuk mengejar keluhan konstituen dan (secara...